Keok di PT TUN, KPU Kepri ajukan kasasi

  • Whatsapp

Sekupang, BatamEkbiz.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) tentang sengketa pemberhentian Anggota KPU Batam dan Karimun.

KPU Kepri melakukan pemberhentian antar waktu terhadap Anggota KPU Batam Mulkan Siregar dan Achmad Yani pada Juli 2014 lalu. Selanjutnya KPU Kepri mengangkat Ronni dan Mangihut Rajagukguk. Pemberhentian antar waktu juga dilakukan KPU Kepri terhadap Ketua KPU Karimun Bambang Hermanto dan mengangkat Fahrur Razi pada Juni 2014.

Bacaan Lainnya

Mulkan Siregar, Achmad Yani, dan Bambang Hermanto melakukan perlawanan hukum ke PTUN Tanjungpinang atas pemberhentian tersebut. Dalam putusan November 2014 lalu, PTUN Tanjungpinang di antaranya meminta KPU Kepri membatalkan dan mencabut surat keputusan pemberhentian antar waktu terhadap ketiga anggota KPU yang telah diberhentikan. KPU Kepri juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama dan jabatan ketiganya pada posisi jabatan seperti semula.

Tidak puas dengan putusan PTUN Tanjungpinang, KPU Kepri mengajukan banding ke PT TUN Medan. Namun putusan PT TUN Medan pada Februari 2015 kembali menguatkan putusan PTUN Tanjungpinang.

Anggota KPU Provinsi Kepri Marsudi mengaku sudah menerima hasil putusan PT TUN yang memenangkan ketiga anggota KPU kabupaten/kota yang telah diberhentikan tersebut. “Namun KPU Kepri masih akan mengajukan kasasi ke MA,” katanya kepada wartawan media lokal di Kepri.

Menurut Marsudi, pemberhentian antar waktu terhadap Mulkan Siregar, Achmad Yani, dan Bambang Hermanto didasarkan hasil persidangan kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat. Hasil sidang DKPP menyebutkan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Mulkan Siregar, Achmad Yani, dan Bambang Hermanto dalam pemilu legislatif 2014 lalu.

“Memang KPU Kepri memberhentikan dua anggota KPU Batam yakni Ahmad Yani dan Mulkan Siregar. Sedangkan anggota KPU Karimun yakni Bambang Hermanto. Namun, pemberhentian ini atas perintah DKPP pusat yang sebelumnya telah menggelar sidang kode etik,” bebernya, Senin (20/4).

Dari sidang kode etik DKPP itu, lanjut Marsudi, memutuskan bahwa ketiganya harus diberhentikan dari anggota KPU kabupaten/kota. KPU Kepri hanya menjalankan amanat DKPP pusat dan atas dasar Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

“Kami ini menjalankan perintah juga berdasarkan undang-undang. Tiba-tiba kami (KPU Kepri) dianggap bersalah, sehingga kami mengajukan kasasi ke MA,” tegasnya.

Saat surat keputusan pemberhentian terhadap ketiga anggota KPU tersebut, Marsudi masih membidangi hukum di KPU Kepri. Kini posisi Marsudi yang membidangi hukum digeser, diganti oleh Ridarman Bay. Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin dan Komisioner KPU Kepri yang membidangi Hukum Ridarman Bay tidak merespon saat dimintai tanggapan. Saat dihubungi melalui telepon tidak dijawab, begitupun pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas.

Mulkan Siregar membenarkan telah keluarnya putusan PT TUN Medan terkait sengketa pemberhentian dirinya sebagai anggota KPU Batam. “Sekarang masih ada proses hukum lagi, karena KPU Kepri mengajukan kasasi di tingkat MA,” katanya.

Putusan PTUN yang memenangkan ketiga anggota KPU kabupaten/kota tersebut disinyalir karena pemberhentian ketiganya tidak didahului dengan pemberhentian sementara. KPU Kepri justru melakukan pemberhentian tetap terhadap anggota KPU kabupaten/kota, kewenangan yang tidak dimilikinya.

UU 15 tahun 2011 di antaranya mengatur sanksi administratif maupun menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota. Pemberhentian antar waktu bisa dilakukan dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan setelah didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan tertulis penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih.

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU kabupaten/kota sampai dengan diterbitkannya
keputusan pemberhentian. Pemberhentian sementara terhadap anggota KPU dilakukan karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau menjadi terdakwa tindak pidana pemilu. Pemberhentian sementara dilakukan maksimal 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.

Sementara dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa putusan PT TUN bersifat final dan mengikat. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA juga mengatur pengecualian atas perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi. Perkara yang dikecualikan itu salah satunya perkara TUN yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkuan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam Idham mengatakan, UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensinya, segala aspek kehidupan dan bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Konsep negara hukum adalah adanya supremasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Kemudian kedudukan yang sama di depan hukum, dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan.

“Semua ada aturannya, ikuti saja aturan undang-undangnya,” katanya. (R01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *