Batamkota, BatamEkbiz.Com — Lolosnya guru honorer kategori II (K2) yang belum memenuhi masa kerja minimal sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Batam, diduga melibatkan peran Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Batam. Karena Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan memiliki wewenang mengeluarkan surat keterangan masa kerja ataupun surat pengangkatan.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Syolihin mengatakan, dugaan bodong tidaknya guru honorer K2 yang lulus CPNS di Batam sebenarnya mudah diusut. Namun kalaupun ditemukan adanya pemalsuan tersebut, tidak otomatis akan digantikan oleh guru honorer K2 yang tidak lulus.

“Yang mengeluarkan keterangan kan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, kalau ditelusuri akan ketemu,” ujarnya.

Menurut Riki, dugaan bodong tidaknya guru honorer K2 yang lulus CPNS seharusnya dapat diungkap dari awal. Yakni saat mengikuti tes seleksi CPNS atau pendaftaran.

Tes CPNS bagi honorer K2 diikuti 737 peserta. Dari jumlah tersebut, 484 honorer K2 dinyatakan lulus dan 253 honorer K2 tidak lulus. Dari 484 honorer K2 yang lulus, 52 diantaranya diduga bodong, karena belum memenuhi masa kerja minimal.

“Sebenarnya (yang diduga bodong) lebih dari itu, namun seharusnya permasalahan disampaikan dari awal,” ujarnya.

Permasalahan lulusnya CPNS dari guru honorer K2 yang diduga bodong ini kembali diungkit ratusan guru honorer K2 yang tidak lulus. Bahkan mereka juga mengadukan hal tersebut ke Komisi IV DPRD Batam dan meminta 253 honorer K2 yang tidak lulus untuk diperjuangkan masuk CPNS. Alasannya, mereka sudah bekerja lebih dari delapan tahun hingga belasan tahun sebagai guru di Kota Batam.

“Kami yang seharusnya sudah mengabdi sekian puluh tahun, justru orang lain yang mendapatkan. Perlakukan kami dengan adil, kalau tidak, akan saya tuntut yang bodong-bodong itu,” ujar Lahaseng, salah seorang guru honorer K2 saat mengadukan nasibnya ke Komisi IV DPRD Batam.

Setelah permasalahan lulusnya CPNS dari guru honorer K2 yang diduga bodong terungkit, kini para Kepala Sekolah semakin tertutup memberikan informasi. Diduga tertutupnya para Kepala Sekolah ini akibat adanya tekanan dari Pejabat di Dinas Pendidikan Kota Batam.

“Mereka (Kepala Sekolah) ditekan untuk tidak membocorkan data-data perubahan tersebut. Bahkan di telpon pun sudah tidak berani mengangkat lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Batam, Udin P. Sihaloho.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Batam, Firmansyah mengatakan, Pemko Batam telah memperjuangkan 253 guru honorer K2 yang tidak lulus agar dapat diangkat sebagai CPNS. Pemko Batam telah menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, namun hingga kini masih belum ada jawaban.

“Surat tersebut sudah dikirim pada pertengahan Maret 2014, namun masih belum ada jawaban,” ujarnya. (R02)