Komisi I Akan Telusuri Kasus Penumpang Terlantar di PDS

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Komisi I DPRD Batam akan menelusuri kasus penumpang terlantar yang terjadi di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS). Rencana itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) terkait perizinan, pelayanan, keamanan, dan keselamatan penumpang, Selasa 11 Juli 2017.

“Komisi I akan menggelar sidak untuk mencari tahu apa penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab atas penumpukan penumpang tersebut,” kata Budi didampingi anggota Komisi I Sukaryo dan Yudi Kurnain.

Kasus penumpang terlantar di PDS itu terjadi pada Rabu 5 Juli 2017. Ratusan penumpang tak bisa berangkat, speedboat yang hendak mereka tumpangi tidak diizinkan berangkat oleh Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) Batam, karena tidak memiliki alat keselamatan memadai.

Sejumlah operator kapal dan pelabuhan rakyat memprotes kebijakan Kakanpel Batam tersebut. Protes tersebut kemudian direspon Komisi I DPRD Batam melalui RDP dengan mengundang pihak-pihak terkait. Di antara yang diundang adalah Deputi III BP Batam, Kepala Polairud Polda Kepri, Kakanpel Kota Batam, Kepala KPPP Kota Batam, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Batam, DPC INSA Kota Batam, dan DPC Pelayaran Rakyat (Pelra) Kota Batam.

Dalam rapat itu DPC Pelra menyayangkan kebijakan Kakanpel Kota Batam, Bambang Gunawan yang tidak mengizinkan kapal berlayar tanpa standar keselamatan seperti life raft, rakit berbentuk tabung yang saat ditarik akan berubah seperti perahu karet. Akibat kebijakan itu, para penumpang terlantar di pelabuhan.

“Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu dalam menerapkan aturan. Bukan hari ini sidak, besok aturan langsung diterapkan,” kata perwakilan Pelra, Suherman.

Perwakilan Kanpel, Suadji Seto menjelaskan, pelarangan berlayar dilakukan karena tidak lengkapnya persyaratan keselamatan, sebagaimana termuat dalam aturan pelayaran. Dalam hal ini, Kanpel harus menegakkan aturan sesuai prosedur berlaku.

“Safety ini standar minimal diterapkan, kita tidak boleh menganggap permasalahan ini kecil. Life raft ini aturan standar dan sudah lama. Kami minta aturan ini dilaksanakan,” katanya. (R03)