Komisi I Tampung Aduan Warga Kampung Harapan

  • Whatsapp

Batam Centre, BatamEkbiz.Com – Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura berjanji untuk memanggil semua pihak dalam polemik penggusuran di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong. Hadirnya berbagai pihak yang berkepentingan tersebut diharapkan dapat segera menyelesaikan sengketa lahan di kawasan tersebut.

“Kami akan panggil dari pihak developer (PT Glory Point dan PT Kencana Raya Maju Jaya), Pemko Batam, BP Batam, dan masyarakat dalam rapat dengar pendapat. Akan kami agendakan dalam minggu ini,” janjinya saat menerima pengaduan warga Kampung Harapan Swadaya di Komisi I DPRD Batam, Senin 5 Desember 2016.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, eksekusi lahan seluas 40.820 meter persegi (sekitar 4 hektar) di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong Sadai, Batam, Selasa, 8 November 2016 berakhir ricuh. Sebanyak 14 unit rumah terbakar. Kepolisian mengamankan beberapa warga yang diduga provokator dan ratusan molotov dari rumah warga. Proses eksekusi lahan itu kemudian ditunda.

Nyanyang menjelaskan, sengketa lahan di Kampung Harapan Swadaya merupakan contoh terjadinya tumpang tindih lahan di Batam. Padahal warga sudah tinggal di kawasan itu sejak lama, namun BP Batam tetap saja mengalokasikan lahan ke pihak lain. Kondisi inilah yang akhirnya memicu sengketa.

“Meski developer telah menang sebagai pemilik lahan, tapi warga yang tinggal di atas lahan itu harus ada solusinya,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Eksekusi itu didasarkan pada surat penetapan Pengadilan Negeri (PN) Batam Nomor 35/EKS/2016/PN.BTM atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan lahan yang ditempati ribuan warga itu milik developer tertentu. Sengketa lahan ini sudah terjadi sejak 2014 lalu.

Namun Nyanyang menilai putusan Mahkamah Agung tersebut cacat hukum dan tidak sah. Sebab tidak mempertimbangkan surat perjanjian bersama antara BP Batam dan Pemko Batam pada 2012 lalu.

“Dalam persidangan, saksi dari warga yang menempati dan memiliki lahan juga tidak dihadirkan. Justru orang lain yang tak ada kaitannya dihadirkan,” katanya.

Salah seorang warga, Ronal juga menduga ada kejanggalan dalam keputusan MA tersebut. Sebab tidak dilampirkannya sejumlah salinan surat-surat terkait, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani tiga instansi, yaitu Pemko Batam, BP Batam, dan DPRD Batam.

“Kami merasa ada yang janggal dengan putusan MA ataupun PN Batam. Selama ini justru dari mereka (developer) yang sering membuat masalah,” katanya. (R04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *