Kredit rumah lunas, sertifikat tak kunjung diserahkan
Demo warga Perumahan Hikari ke BTN Cabang Batam terkait kredit rumah.

Batam, BatamEkbiz.Com — Kredit rumah sudah lunas tidak menjamin sertifikat di tangan. Puluhan warga Perumahan Hikari Permai atau GMP, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk mengalami hal ini. Mereka belum mendapatkan sertifikat atas rumah yang mereka beli dengan sistem kredit.

Benny Manurung, salah seorang warga Perumahan Hikari Permai Blok I mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, Ia mengetahui belum adanya sertifikat atas rumahnya saat menanyakan langsung ke BTN Cabang Batam. Petugas BTN menjelaskan bahwa warga belum bisa mengambil sertifikat meski angsuran kredit sudah lunas. Karena pihak Developer, PT Hikari Megah Perkasa belum menyerahkannya ke BTN Batam.

Petugas BTN menyarankan agar Benny menanyakan langsung perihal sertifikat rumahnya tersebut ke pihak Developer. Atau mengajukan surat permohonan sertifikat rumah kepada Pimpinan BTN Cabang Batam.

“Selama ini kami selalu berhubungan dengan BTN, terutama dalam pembayaran angsuran kredit rumah. Tetapi begitu kami meminta sertifikat, justru BTN menyuruh menanyakan ke Developer. Padahal kalau telat pembayaran angsuran kredit rumah hingga penyegelan, bukan Developer yang datang, tapi petugas BTN,” katanya heran.

Benny menyontohkan, sertifikat rumah ibarat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi pemilik sepeda motor. Tanpa BPKB, keabsahan atas sepeda motor yang kita miliki akan meragukan. Belum lagi jika sewaktu-waktu tersandung masalah dengan pihak kepolisian. Polisi bisa saja menganggap motor bukan milik Benny, jika tanpa ada BPKB.

Yulmandra dan Tekad Cahyono, warga Hikari Permai Blok I lainnya juga mengalami hal yang sama. Bahkan Yulmandra sudah sampai tahap pengajuan surat permohonan sertifikat rumah, sebagaimana saran petugas BTN. Namun meskipun sudah berupaya mengikuti ketentuan, fotocopy sertifikat rumah yang ia mohonkan juga tak kunjung keluar.

“Kita coba mengikuti prosedur sebagaimana saran petugas BTN. Tapi jangankan fotocopy sertifikat rumah, mediasi seperti janji petugas juga tak pernah terjadi,” ungkapnya.

Tekad Cahyono, Ketua RT 04/ RW 02 di perumahan tersebut mengaku sudah tidak tahan dengan prosedur sebagaimana saran petugas BTN. Terlalu rumit, berbelit-belit, memakan waktu lama dan hasilnya nihil. Surat permohonan sertifikat rumah ke Pimpinan BTN Batam juga tidak pernah mendapat respon.

Apalagi harus berhubungan lagi dengan Developer, ujung-ujungnya pasti ada biaya lagi yang harus keluar. Seperti pengalaman sejumlah warga Hikari Permai yang telah melunasi angsuran rumahnya dalam mempercepat keluarnya sertifikat rumah.

Melalui seseorang yang berbekal surat kuasa dari Developer, warga yang ingin sertifikatnya keluar disyaratkan menyetor lagi sejumlah dana. Nilainya bervariasi, mulai Rp2 juta hingga Rp3,5 juta, tergantung berapa banyak jumlah warga yang minta sertifikatnya segera keluar. Semakin banyak warga (kolektif) yang mengurus, biaya bisa semakin ditekan.

“Ada sekitar 10 warga yang akhirnya mengurus sertifikat ke orang tersebut dengan biaya per orang (rumah) Rp2 juta. Padahal biaya yang kita setor sewaktu akad kredit, sudah termasuk untuk biaya sertifikat. Kenapa sekarang harus dibebankan lagi untuk membayar biaya sertifikat?” tanyanya.

Lelah, kecewa haknya terabaikan, puluhan warga Hikari Permai akhirnya demo ke Kantor BTN di Batam Centre, Jumat (1/2/2013). Tidak hanya menuntut sertifikat rumah, namun juga pengaspalan jalan perumahan yang belum dilakukan Developer. Padahal warga sudah sekitar sembilan tahun rumah ditempati.

“Kewajiban sudah kami penuhi, angsuran kredit rumah sudah lunas. Ada yang sudah lunas sejak setahun, bahkan tiga tahun lalu. Sekarang kami menuntut hak kami, sertifikat rumah dan pengaspalan jalan,” kata Koordinator Warga Hikari Permai, Pasaribu.

Sedangkan pembayaran sertifikat sudah dilakukan konsumen saat tanda tangan akad kredit. Sementara hingga masa kredit selesai dan angsuran dilunasi, konsumen masih belum mendapatkan sertifikat rumah.

“Kami sudah tidak percaya lagi dengan Developer, PT Hikari Megah Perkasa. Untuk mengurus sertifikat rumah, Developer meminta lagi pembayaran mulai Rp1,7 juta. Kami minta BTN Batam untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan langsung permasalah ini tanpa membebankan biaya lagi kepada warga,” imbuhnya.

Sertifikat Tanggung Jawab Developer

Kepala Cabang BTN Batam, Rudy Sartono saat menemui warga menyatakan beberapa hal. Menurutnya, belum keluarnya sertifikat bagi yang sudah melunasi angsuran kredit tidak hanya merugikan pemilik rumah. Namun juga merugikan BTN Batam sebagai pemberi kredit.

“Di sini yang bertanggung jawab seharusnya pihak developer, sebagai penjual,” kata Rudi saat menemui pengunjuk rasa, warga Hikari Permai.

Meski demikian, pihaknya berjanji untuk mengawal hak-hak warga yang belum terpenuhi Developer. Baik sertifikat rumah yang belum keluar dan pengerasan jalan di lingkungan perumahan. Tugas BTN untuk memediasi, termasuk menjembatani pertemuan antara konsumen dan Developer dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Menurut Rudi, BTN Batam sudah melakukan koordinasi dengan Developer, PT Hikari Megah Perkasa. Pihak Developer telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sertifikat yang masih belum keluar. Dan akan melakukan pengukuran untuk pengerasan jalan di lingkungan perumahan.

Nasir Nurdin, BBM Support BTN Batam mengungkapkan, pihaknya telah melakukan upaya pengurusan dokumen-dokumen kredit yang menjadi masalah warga. Sebelumnya terdapat sekitar 104 sertifikat rumah yang belum konsumen terima. Kini tinggal 38 sertifikat rumah yang masih belum terselesaikan.

“Hari ini (Jumat, 1/2/2013), kami telah menjadwalkan untuk mengurus 38 sertifikat yang belum selesai,” katanya.

Selain itu, jika Developer tidak mau bertanggung jawab, maka masih ada dana jaminan yang ada di BTN. Dana jaminan itu untuk pengurusan sertifikat dan membangun sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban Developer. Seperti pengerasan jalan di lingkungan perumahan. Hanya secara hukum perbankan, penggunaan dana tersebut harus seizin Developer, PT Hikari Megah Perkasa.

“Ada dana jaminan Developer Rp25 juta untuk bestek dan Rp30 juta-an untuk sertifikat. Jika Developer berkilah terus, kami akan gunakan jaminan tersebut. Masalah sertifikat, kami akan proses dengan notaris yang kami tunjuk,” ungkapnya.

Perwakilan Developer, Roby yang datang terlambat dalam pertemuan tersebut mengaku belum mengetahui permasalah seluruhnya. Termasuk masalah sertifikat rumah PT Hikari Megah Perkasa yang belum warga terima. Begitupun dengan jalan perumahan yang belum aspal.

“Semalam saya pelajari masalahnya dan saya sudah tanya Ratna (orang yang mendapat kuasa dari Developer untuk mengurus sertifikat rumah warga). Bagian pengurusan sertifikat, hari ini berangkat ke Medan untuk sekolah notaris, sehingga saya belum mendapatkan datanya. Saya telepon Kak Ratna, katanya ada sebagian yang belum bayar,” katanya.

Kepada warga, Roby meminta waktu agar dapat mempelajari dan menyusun kebutuhan biaya. Terutama untuk menyelesaikan sertifikat dan pengaspalan jalan di lingkungan perumahan. Ia mengaku memiliki itikad baik dan akan bertanggung jawab. Meskipun ia bukan pemilik dan pemegang saham di PT Hikari Megah Perkasa.

“Kalau ada masalah lagi, silahkan datang ke PT Parisa (pengganti PT Hikari Megah Perkasa), jangan ada demo lagi. Pembayaran yang timbul dari pengurusan sertifikat, kita bahas bersama dan cari win-win solution,” katanya.

Unjuk rasa serta pertemuan antara warga Hikari Permai dengan BTN Batam dan Developer mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan Polresta Barelang. Di akhir pertemuan, Developer menyepakati untuk menuangkan kesepakatan secara tertulis.

Namun pihak Developer menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Terutama dalam poin yang menyebutkan penunjukan Notaris oleh BTN Batam, Yondridarto, untuk mengurus sertifikat rumah warga yang belum keluar.

“Saya keberatan kalau notaris yang menentukan BTN, kami punya notaris sendiri untuk mengurus sertifikat itu. Jadi biar sertifikat yang mengurus notaris yang kami inginkan,” kata Roby.

Penolakan pihak developer memancing emosi perwakilan warga. Warga menginginkan pengurusan sertifikat rumah melalui notaris penunjukan BTN Batam. Perwakilan warga menilai pihak Developer tidak memiliki itikad baik dan mengabaikan keinginan warga. Mengingat warga sudah tidak percaya lagi jika pengurusan sertifikat oleh notarisnya Developer. Karena kemungkinan akan kembali membebankan biaya kepada warga.

“Mau Kau sebenarnya apa?” tanya Pasaribu dengan nada tinggi.

Baca juga: BTN Pindahkan Kanwil III Pekanbaru ke Batam

Tak mau kalah, perwakilan Developer justru menuding perwakilan warga tidak mau merundingkan lagi permasalahan dengan mencari win-win solution. Dan mengingatkan perwakilan warga agar tidak menyebutnya dengan kata-kata “Kau”.

“Kok bapak menyebut Kau, Kau. Bapak ini sudah tua, jangan memancing anak muda untuk berlaku tidak sopan kepada bapak,” kata Roby.

Saling melontarkan kata-kata yang memicu suasana semakin memanas tidak berlangsung lama setelah aparat kepolisian membawa Roby keluar ruangan. Kemudian para petinggi BTN Batam yang juga keluar ruangan satu-persatu. BTN Batam akhirnya mengambil alih penyelesaian permasalahan warga. ***