Langgar Protokol Kesehatan di Batam, Ini Sanksinya

  • Whatsapp

Batam, BatamEkbiz.com – Walikota Batam, Muhammad Rudi, akhirnya meneken Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19, Selasa (1/9/2020). Di antara pasalnya mengatur tentang sanksi, baik bagi perorangan, pelaku usaha, maupun pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, substansi dalam peraturan tersebut menyebutkan jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan bagi para pelanggar protokol kesehatan. Beberapa di antaranya berupa sanksi teguran lisan maupun tulisan, sanksi denda hingga sanksi kerja sosial.

Bacaan Lainnya

“Sanksi yang disiapkan dalam bentuk teguran, denda, hingga kerja sosial,” ujar Amsakar saat menjadi narasumber wawancara dengan KKL Studi Wilhan Pasis Kelompok VIII Dikreg LIX Seskoad, Jumat (28/8/2020).

Bagi perorangan, sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan berupa denda administratif ditetapkan sebesar Rp250 ribu. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya mulai dari teguran, penghentian sementara operasional usaha, denda dari Rp500 ribu sampai Rp4 juta.

Bagi perorangan, penerapan protokol kesehatan meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sedangkan bagi pelaku usaha, penerapan protokol kesehatan meliputi sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kemudian menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), serta lainnya.

Selain untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, penetapan Perwako ini juga untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar