Layakkah Memilih Perempuan Sebagai Pemimpin di Kepri?

  • Whatsapp

Oleh: Arif Agus Setiawan

Pengurus PKMD KAHMI Kota Batam

Bacaan Lainnya

 

Kepemimpinan perempuan mulai banyak jadi pembicaraan masyarakat di Provinsi Kepri, apalagi menjelang momentum Pilkada serentak 2020. Salah satunya mengenai layak tidaknya memilih perempuan sebagai pemimpin di bumi melayu ini.

Isu kepemimpinan perempuan ini merebak di kalangan masyarakat. Mulai dari tingkat RT, RW, LSM, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga bahan obrolan di warung-warung kopi.

Menyorotinya dalam konteks politik di Indonesia, setiap kali terjadi pemilihan pemimpin di negara ini, mulai dari tingkat Ketua RT sampai dengan Presiden, sering muncul isu gender. Secara historis, kepemimpinan perempuan dimungkinkan di Indonesia, seperti kepemimpinan Presiden perempuan Megawati Soekarnoputri hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Di luar Kepri, beberapa perempuan sukses memenangi Pilkada dan terpilih menjadi kepala daerah. Di antaranya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dan Tri Rismaharini yang sukses menjabat dua kali sebagai Walikota Surabaya.

Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa perempuan berkiprah dalam politik dan masuk ke ranah publik untuk menjadi seorang pemimpin adalah tabu, menyalahi kodrat dan bertentangan dengan hukum agama. Hal paling sulit adalah meyakinkan publik bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam segala bidang, termasuk bidang politik.

Namun ada juga masyarakat yang menyadari pentingnya perempuan untuk mendapatkan dukungan publik secara lebih luas. Dibangunlah upaya serius, bekerja sama dengan media untuk menyuarakan pendapat dari mereka yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik. Termasuk meminta para akademisi memberikan pendapat dan kajian ilmiahnya mengenai pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Tentu, layak tidaknya perempuan menjadi pemimpin tergantung pada masyarakat yang akan dipimpinnya. Termasuk di Kepri, biarlah masyarakat yang menilai dan menentukan, apakah calon-calon perempuan layak memimpin daerah ini. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *