LKPK Kepri dan Organisasi Media Soroti Penelantaran Tanah Negara

BatamEkbiz.com – Beberapa perusahaan di Kepri menelantarkan lahan setelah mendapat alokasi Hak Guna Bangun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, serta hak mengelola lahan dan tanah. Akibatnya, lahan yang potensial untuk meningkatkan perekonomian rakyat itu, kini menjadi lahan gersang. Tidak lagi memiliki nilai ekonomi serta tidak ada kontribusi untuk daerah.

Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) Provinsi Kepri, Kennedy Sihombing mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang menelantarkan lahan. Tujuannya agar lahan yang sudah dialokasikan lekas dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi daerah serta bisa menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Kennedy, meski perusahaan telah mendapatkan hak pengelolaan, namun ada ketentuan yang harus dipenuhi. Hal itu merupakan aturan main dari pengalokasian lahan sesuai peruntukannya.

“Perusahaan yang mendapatkan HGB, HGU, Hak Pakai, dan Hak Mengelola mesti menjalankan peruntukan sesuai izin prisip dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuannya, agar tidak merugikan negara dan masyarakat,” kata Kennedy dalam bincang aktivis LKPK bersama media massa di Kepri, Senin (25/1/2021).

Kennedy yang juga Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (P2KN) Kepri ini menegaskan komitmennya untuk mengawasi pengelolaan lahan. Sebagai sosial kontrol, LKPK Kepri dan organisasi media akan mendorong pemerintah cermat mengawasi peruntukan lahan yang sudah dialokasikan.

“Dan bagi perusahaan penerima alokasi di Kepri yang luasnya mencapai puluhan ribu hektare lahan negara, mesti memanfaatan lahan itu sesuai peruntukan. Fakta di lapangan, sudah terjadi penelantaran lahan yang sudah dialokasikan. Luasnya mencapai puluhan ribu hektare,” terang Kennedy.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepri, Zakmi, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sudah menjadi keharusan bagi aktivis ormas, LSM, serta Pers memberikan masukan kepada pemerintah. Termasuk untuk mengingatkan pengusaha agar cepat memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar.

“Jika mengangkangi aturan yang telah ditentukan, maka otomatis tanah yang dikelola oleh perusahaan itu batal demi hukum. Dan akan kembali kepada negara, dalam hal ini rakyat,” kata pria yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang-Bintan ini.

Zakmi menjelaskan, aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Khususnya di Pasal 27, 34, dan 40 yang berbunyi ‘hak tanah akan terhapus antara lain karena diterlantarkan’. Selain itu, juga merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

“Dalam aturan itu juga menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah terlantar demi kesejahteraan masyarakat di NKRI ada beberapa hal. Pertama, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat. Kedua, mengurangi kemiskinan, ketiga agar terciptanya lapangan kerja, keempat untuk meningkatkan perumahan rakyat. Kelima, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi,” urainya.

Zakmi menilai, kepatuhan pihak perusahaan terhadap aturan tersebut merupakan bentuk dukungan pencapaian dari berbagai tujuan. “Termasuk program pembangunan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankam) di Indonesia,” katanya.

Baca juga: BBK Murah, Sewa Lahan Gratis di Kawasan FTZ

Kennedy menambahkan, untuk memastikan bahwa pendayagunaan tanah terlantar dapat berkontribusi secara nyata sebesar-besarnya memakmurkan rakyat di NKRI. Yakni dengan cara tetap taat pada prinsip pengelolaan pertanahan di Indonesia.

“Intinya pimpinan perusahaan di Indonesia dan seluruh rakyat harus patuh dengan aturan yang berlaku. Untuk mafia-mafia tanah di NKRI, khususnya di Provinsi Kepri, memang sudah saatnya diberantas demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (r)