Masyarakat Terbebani dengan Dualisme Kewenangan di Batam

  • Whatsapp

Batam Center, BatamEkbiz.Com – Dualisme kepemimpinan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam merupakan sistem yang berdampak buruk pada perekonomian Batam. Imbasnya akan membebani masyarakat, karena ada dua kewenangan mengatur obyek yang sama.

“Jangan ada dualisme kewenangan jika Batam ingin baik. Ini masalah yang membebani rakyat, membebani ekonomi rakyat, terutama lapisan bawah. Pemungutan UWTO yang dilakukan oleh BP Batam dan PBB oleh Pemko Batam merupakan cerminan sistem pemerintahan yang kurang baik,” kata pelopor otonomi daerah Ryas Rasyid sebagai narasumber pada Public Hearing DPRD Provinsi Kepri bertema Menuju Batam Maju dan Gemilang, Jum’at 13 Oktober 2017 di Hotel Sahid Batam Center.

Bacaan Lainnya

Menurut Rasyid, ada sejumlah opsi untuk mengakhiri dualisme kewenangan yang terjadi di Batam. Di antaranya, harus ada undang-undang yang mengatur kewenangan antara BP dan Pemko Batam.

“Harus ditentukan batas-batas wilayah kekuasaan di antara keduanya,” ungkapnya.

Opsi selanjutnya adalah mengembalikan pemerintahan Pemko Batam kepada BP Batam, menempatkan kewenangan BP Batam di bawah kendali Gubernur, atau menempatkan kewenangan BP Batam di bawah kendali Pemko Batam. Opsi lainnya adalah membubarkan BP Batam dan mengalihkan kewenangan kepada Pemko Batam. (suradi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *