MK Tolak Permohonan INSANI di Pilkada Kepri
MK Tolak Gugatan Insani di Pilkada Kepri

BatamEkbiz.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil penghitungan perolehan suara di Pilkada Kepri. Permohonan gugatan pilkada ini diajukan Isdianto-Suryani (INSANI), Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2. Dalam amar putusannya, hakim konstitusi menyatakan permohonan pihak pemohon (INSANI) tidak dapat diterima.

Sidang putusan ini digelar MK secara virtual, Selasa (16/2/2021). Putusan tersebut merupakan hasil musyawarah sembilan hakim konstitusi yang terdiri dari Hakim Ketua Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Wahiddudin.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman, sewaktu membacakan putusan.

Pilkada Kepri 2020 diikuti oleh tiga paslon. Yakni nomor urut 1 Soerya Respationo-Iman Sutiawan, nomor urut 2 Isdianto-Suryani, dan nomor urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kepri, Ansar-Marlin unggul dengan perolehan 308.553 suara. Sementara Isdianto-Suryani meraih 280.160 suara dan Soerya-Iman 183.317 suara.

INSANI kemudian mengajukan gugatan ke MK. Dalam permohonannya, INSANI meminta MK membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kepri tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilgub 2020. Serta meminta MK membatalkan penetapan Ansar Ahmad-Marlin Agustina sebagai paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

INSANI mendalilkan bahwa selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga memengaruhi penurunan perolehan suara INSANI dengan berbagai cara.

Baca juga: KPU Kepri Minta MK Tolak Permohonan INSANI

Terhadap permohonan tersebut, MK menilai permohonan INSANI tidak beralasan menurut hukum. Karena Pemohon tidak bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon.

“Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan terkait dengan perolehan suara,” ujar majelis MK. (re)