Netralitas ASN di Pilkada Batam Diuji

  • Whatsapp

Oleh: Arif Agus Setiawan

Pengurus PKMD KAHMI Kota Batam

Bacaan Lainnya

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar event Pilkada 2020 berlangsung dengan jujur (fairplay) dan adil. Terutama antara calon yang memiliki kekuasaan (petahana) dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Puncak Pilkada serentak 2020 adalah pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020. Semakin dekat dengan tahapan puncak, potensi pelanggaran semakin banyak dilakukan oleh ASN. Tak sedikit ASN yang diam-diam maupun agak terang-terangan, turut menyosialisasikan bakal calon. Pilkada Batam 2020 menjadi ujian bagi penegakan netralitas ASN.

Data per 31 Juli 2020 terdapat 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. Untuk itulah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN sebagai bentuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu/pemilihan, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam. Tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu/pemilihan-ansich, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).

Banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN tentu berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Netralitas merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *