Ojek Pangkalan Keluhkan Ojek Online ke DPRD Batam

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Ratusan ojek yang tergabung dalam Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Batam, Rabu 10 Mei 2017. Mereka meminta pemerintah daerah mencabut izin ojek-ojek online di Batam.

“Kami meminta dukungan kepada DPRD Batam untuk mendesak Wali Kota Batam mencabut SK (surat keputusan) tentang beroperasinya ojek online,” kata Rahmani, perwakilan Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu.

Menurut Rahmani, pendapatan ojek-ojek pangkalan merosot drastis sejak beroperasinya ojek online di Batam. Sebelum mengadukan nasibnya ke DPRD Batam, mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam.

Menanggapi tuntutan Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu, Komisi I DPRD Batam bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mencari solusi bersama. Dalam RDP nantinya, Komisi I akan mengundang pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), ojek online, dan Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu.

“Kami berharap ada solusi atas keresahan ojek-ojek pangkalan tersebut. Kami agendakan sebelum Ramadan bisa dilaksanakan RDP,” ujar anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Musofa.

Menurut Politisi Partai Hanura ini, berdasarkan RDP tersebut, DPRD Batam bisa saja merekomendasikan kepada Wali Kota Batam untuk mencabut izin atau membatasi keberadaan ojek online di Batam. Namun harus ditelaah dulu secara hukum dan permasalahannya. Mengingat fenomena transportasi online ini tidak hanya terjadi di Batam, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Selain Musofa, sejumlah anggota Komisi I DPRD Batam lainnya juga ikut menerima aspirasi dan pengaduan yang disampaikan Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu. Di antaranya Ketua Komisi I DPRD Batam Budi Mardiyanto, anggota Komisi I Harmidi Umar Husen dan Jurado. (R04)