Pansus DPRD Batam Gesa Perda Produk Halal

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Pansus DPRD Kota Batam menggesa penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Targetnya akhir Juli ini selesai, sehingga Agustus mendatang bisa segera diimplementasikan.

“Target kami akhir bulan ini pembahasan draftnya selesai. Perlu upaya ekstra agar cepat selesai,” ujar Ketua Pansus Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis DPRD Batam, Aman, Selasa 11 Juli 2017.

Untuk menggesa perda produk halal tersebut, lanjut Aman, pihaknya sudah mengundang sejumlah pihak terkait guna terlibat dalam pembahasan perda. Audensi dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Mubaligh Batam (PMB), dan ormas Islam lainnya. Selain itu pansus juga mengundang Pemko Batam, terutama biro hukum dan dinas kesehatan.

“Tujuan pelibatan berbagai stakeholder ini agar muatannya menjadi komprehensif. Masukan para tokoh agama sangat penting, karena mereka mengetahui kondisi di lapangan dan memiliki sensitifitas yang tinggi atas suatu produk,” katanya.

Aman menjelaskan, pemerintah daerah berkewajiban memiliki produk hukum daerah yang mengatur pedoman produksi makanan dan minuman halal dan bersertifikasi higienis. Gunanya untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Produk tersebut meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetika, serta produk yang digunakan masyarakat lainnya.

Melalui perda ini, nantinya setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki sertifikat produk halal dan higienis. Sertifikasi itu dilakukan lembaga terpercaya, seperti LPPOM MUI maupun BPOM. Bagi yang melanggar, ada sanksi yagn diatur dalam perda ini.

“Kami berharap perda ini menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan wisata kuliner di Batam,” katanya. (R03)