Paripurna DPRD Batam Sahkan Perda Produk Halal dan Higienis

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — DPRD Kota Batam mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Produk Halal dan Higienis menjadi Perda. Pengesahan itu berlangsung dalam paripurna DPRD Batam, Kamis 24 Agustus 2017.

Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Zainal Abidin, didampingi Wakil Ketua Iman Sutiawan dan Tengku Hamzah. Hadir juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

“Nantinya produk halal wajib mengurus sertifikasi halal dan higienis. Sedangkan produk tidak halal cukup mengurus sertifikasi higienis saja,” kata Ketua Pansus Ranperda Produk Halal dan Higienis DPRD Batam, Aman.

Perda ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepri untuk mendapatkan nomor registrasi. Ada 18 bab dan 49 pasal yang termaktub dalam perda tersebut, termasuk pembinaan, pengawasan, sertifikasi, proses produk halal, hingga sanksi administrasi dan pidana.

Menurut Aman, Pemko Batam berkewajiban menyiapkan anggaran untuk program sertifikasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Termasuk anggaran untuk pelatihan UMKM dan konsumen.

Perda juga mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai instansi yang menerbitkan sertifikasi halal. Sedangkan sertifikasi produk higienis dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

“Walaupun peraturan pemerintah terkait BPJPH belum terbit, namun tidak akan mengganggu efektivitas sertifikasi produk halal, karena pengurusannya bisa dilakukan oleh BPPOM dan MUI,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara untuk pengawasan dan koordinasi terhadap perda, akan melibatkan berbagai unsur. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Agama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), MUI, dan BPPOM. (suradi)