Penanganan Covid-19 Batam Sedot Anggaran Rp65 Miliar

  • Whatsapp
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad saat memberikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Batam, Jumat (28/8/2020).

Batam, BatamEkbiz.com – Pemko Batam mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan mencapai Rp65.013.419.605. Anggaran itu terbagi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Satpol PP, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial.

Penggunaan anggaran antara lain untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan, penyemprotan disinfektan, operasional pemantauan dan pengendalian, penyediaan permakanan pasien yang di isolasi, dan pemberian insentif tenaga kesehatan.

Bacaan Lainnya

Mengenai penyediaan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, juga telah dilakukan pemberian sembako kepada masyarakat. Sembako diberikan sesuai data yang telah diverifikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

“Sedangkan penanganan untuk pemulihan ekonomi telah dianggarkan, di antaranya pada Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelas Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad saat memberikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Batam terkait dengan Ranperda Perubahan APBD 2020 Kota Batam dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam, Jumat (28/8/2020).

Amsakar melanjutkan, terkait realokasi dan refocussing program dan kegiatan pokok–pokok pikiran DPRD Kota Batam yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi, Pemko Batam telah melakukan realokasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

BACA JUGA: Covid-19 Melonjak, Sekolah di Batam Batal Belajar Tatap Muka

“Sementara terkait upaya Pemko Batam dalam meningkatkan PAD dalam masa pandemi Covid-19 telah melakukan langkah–langkah antara lain penghapusan bunga atau denda pajak daerah dan perpanjangan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan,” kata Amsakar. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *