Pendataan UKM Terdampak Corona, Sejumlah Kelurahan di Batam Tidak Transparan

  • Whatsapp

Batam, BatamEkbiz.com – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tengah mendata pelaku usaha mikro kecil terdampak virus Corona (Covid-19). Sayangnya, sejumlah kelurahan kurang transparan dalam memfasilitasi atau menginformasikan pendataan tersebut kepada pelaku usaha di wilayahnya. Di salah satu kelurahan di Kecamatan Sungai Beduk, misalnya, staf kelurahan membatasi pelaku usaha untuk mendapatkan formulir pendataan. Alasannya, formulir yang tersedia terbatas.

“Nggak boleh ambil sendiri-sendiri, harus Ketua RT-nya yang ambil, karena formulirnya terbatas,” kata seorang staf kelurahan, Kamis (11/6/2020).

Bacaan Lainnya

Di kecamatan lainnya, Batam Kota, para pelaku usaha justru tidak mendapatkan informasi adanya pendataan tersebut. Saat ditanyakan, pihak kelurahan mengaku tidak menerima surat dimaksud dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

“Tidak ada surat dari dinas mengenai pendataan UKM,” ungkap Iwan, seorang pedagang makanan menirukan jawaban pihak kelurahan di Kecamatan Batam Kota.

Surat pendataan pelaku usaha mikro kecil terdampak Covid-19 bernomor 235/KUM/1/VI/2020 tersebut diterbitkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada 8 Juni 2020. Dalam ssuratnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Sulaiman Nababan, menyebut adanya pembatasan aktivitas ekonomi berisiko terhadap terganggunya sektor ekonomi khususnya sektor usaha mikro kecil.

“Untuk mengatasi dampak tersebut harus dimulai dengan pemetaan potensi sub sektor dalam pengambilan alternatif kebijakan yang tepat oleh Pemko Batam,” bunyi surat tersebut.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman, mengatakan bahwa dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat senilai Rp150 triliun untuk dunia usaha sangat dibutuhkan para pelaku UMKM di Batam.

“UMKM adalah salah satu sektor penopang ekonomi Batam, sehingga perlu mendapat perhatian agar bisa terus bertahan dan inovatif dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya sebagaimana dilansir sebuah media online di Batam.

Menurut Hendra, keberadaan PEN bisa mendorong hadirnya stimulus kepada UMKM di Batam. Baik berupa pelatihan secara online, pendampingan, pengadaan alat penunjang UMKM, dan dana bergulir.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) juga melakukan pendataan Koperasi dan UMKM (KUMKM) yang terdampak pandemi COVID-19. Pendataan ini dilakukan untuk menyiapkan bantuan kepada para pelaku usaha.

“Untuk dapat menerapkan kebijakan dan fasilitasi pemerintah bagi para pelaku KUMKM terdampak COVID-19 secara tepat sasaran, diperlukan data yang akurat,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam keterangan resmi Kemenkop, Senin (13/4/2020).

Rully menegaskan, pendataan tidak memungut dana karena anggaran untuk eksekusi program-program mitigasi sudah tersedia, sehingga tidak ada keharusan bagi para pelaku untuk membayar kompensasi apapun. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar