Pilkada 2020, Bupati dan Wabup Karimun Dapat Teguran

  • Whatsapp
Aksi Wakil Bupati Karimun Anwar saat proses pendaftaran ke KPU Karimun.

Jakarta, BatamEkbiz.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan, merilis surat teguran yang dilayangkan Kemendagri kepada sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait Pilkada 2020. Di antara kepala daerah yang mendapat teguran adalah Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim.

Benni Irwan menyampaikan, sampai dengan Senin, 7 September 2020, sudah 53 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan teguran dari Kemendagri. Hal tersebut disampaikannya di Kantor Kemendagri, Senin (7/9/2020).

Bacaan Lainnya

“Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, pelanggaran pembagian bansos. Selain itu, yang banyak terjadi pelanggaran, yaitu pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 saat deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah, dan pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kali maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon,” urai Benni sebagaimana dilansir situs Kemendagri.

Benni Irwan sangat menyayangkan banyaknya kerumunan pada saat deklarasi dan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020. Padahal Mendagri sudah berkali-kali mengimbau dan mengingatkan kepada para bakal paslon dan tim suksesnya untuk tidak berkerumun pada saat deklarasi maupun pada saat pendaftaran ke KPU daerah.

BACA JUGA: Ini 3 Syarat Calon Petahana Kampanye di Pilkada

“Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui bakal paslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan/konvoi,” ujar Benni.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19, dinyatakan bahwa “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh : a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau b. Bakal pasangan calon perseorangan”.

Benni mengatakan, pihaknya memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk bertindak tegas karena aturannya sudah jelas.

Berikut daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan teguran tertulis Mendagri sampai Senin, 7 September 2020:
1. Bupati Klaten
2. Bupati Muna Barat
3. Bupati Muna
4. Bupati Wakatobi
5. Wakil Bupati Luwu Utara
6. Plt. Bupati Cianjur
7. Bupati Konawe Selatan
8. Bupati Karawang
9. Bupati Halmahera Utara
10. Wakil Bupati Halmahera Utara
11. Bupati Halmahera Barat
12. Wakil Bupati Halmahera Barat
13. Walikota Tidore Kepulauan
14. Bupati Belu
15. Wakil Bupati Belu
16. Bupati Luwu Timur
17. Wakil Bupati Luwu Timur
18. Wakil Bupati Maros
19. Wakil Bupati Bulukumba
20. Bupati Majene
21. Wakil Bupati Majene
22. Wakil Bupati Majene
23. Wakil Bupati Bitung
24. Bupati Kolaka Timur
25. Bupati Buton Utara
26. Bupati Konawe Utara
27. Walikota Banjarmasin
28. Wakil Bupati Blora
39. Wakil Bupati Demak
30. Bupati Serang
31. Wakil Walikota Cilegon
32. Bupati Jember
33. Bupati Mojokerto
34. Wakil Bupati Sumenep
35. Wakil Walikota Medan
36. Walikota Tanjung Balai
37. Bupati Labuhan Batu
38. Bupati Pesisir Barat
39. Wakil Bupati Rokan Hilir
40. Bupati Rokan Hulu
41. Wakil Bupati Kuantan Sengingi
42. Bupati Dharmasraya
43. Wakil Bupati Musi Rawas
44. Bupati Ogan Ilir
45. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
46. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
47. Bupati Musi Rawas Utara
48. Wakil Bupati Musi Rawas Utara
49. Bupati Karimun
50. Wakil Bupati Karimun
51. Bupati Kepahiang
52. Bupati Bengkulu Selatan
53. Gubernur Bengkulu. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *