Produk Halal Beri Kenyamanan dan Keselamatan

  • Whatsapp
Sosialisasi produk halal
BPJH menggelar sosialisasi produk halal kepada 100 pelaku UKM Kepri di Bintan, Senin (19/10/2020).

Bintan, BatamEkbiz.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) mengajak Pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di Provinsi Kepri untuk menerapkan standar halal pada produknya. Sehingga mampu bersaing, bahkan unggul dibanding produk-produk dari negara lain yang banyak membanjiri Kepri.

“Produk halal ini selain memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha,” kata Kepala BPJPH, Sukoso, saat memberikan pembinaan kepada 100 pelaku UKM Provinsi Kepri di Aula Razali Jaya STAIN SAR Kepri, Bintan, Senin (19/10/2020).

Menurut Sukoso, pembinaan ini penting untuk mempersiapkan UKM Kepri menerapkan standar halal yang sangat dibutuhkan guna berkompetisi di pasar global. Ia berharap pelaku UKM makin siap dan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal dapat berjalan efektif serta sesuai target.

Baca juga: UKM Omzet di Bawah Rp1 Miliar Gratis Urus Sertifikat Halal

“Sertifikasi produk halal ini sangat penting. Jangan lengah dengan kehalalan produk, karena pasar (dapat) diambil oleh orang lain,” katanya.

Sukoso menggarisbawahi pentingnya integritas pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya. Menurutnya, pertanggungjawaban atas produk halal bukan saja kepada konsumen di dunia saja, tapi juga menjadi tanggung jawab hingga akhirat.

Ia mengungkapkan adanya tantangan, yaitu rendahnya literasi halal di Indonesia. Namun dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, maka tantangan ini pasti dapat dihadapi dengan cepat.

“Apalagi saat ini sertifikasi halal telah diterapkan secara mandatory sebagai kewajiban di Indonesia,” tuturnya.

Salah satu upaya dalam meningkatkan literasi halal ini, menurutnya, adalah dengan mengoptimalkan peran perguruan tinggi di masyarakat. “Literasi halal kita mulai dari kampus, karena akan ada proses diskusi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut Sukoso pemerintah akan terus mendorong eksistensi UKM dengan berbagai kemudahan termasuk dalam sertifikasi halal. Melalui UU Omnibuslaw, bahkan pemerintah bermaksud memberikan tarif sebesar Rp.0 dalam sertifikasi halal bagi produk UMK yang beromzet di bawah Rp.1M pertahun. (re)