Pudarnya Kepercayaan Turunkan Keterpilihan Perempuan

Penambahan kursi DPRD Batam dari 45 orang menjadi 50 orang dalam pemilu legislatif (pileg) 2014 tidak mampu mendongkrak keterwakilan perempuan. Kursi perempuan justru menyusut hingga 74 persen.

Periode sebelumnya, 2009-2014, terdapat 11 anggota dewan perempuan dari 45 Anggota DPRD Batam. Mereka adalah Mesrawati Tampubolon dan Sarita Pattiasina (Partai Demokrat), Rekaveni dan Ganda Tiur Simorangkir (PDIP), Windarti Wahyuningsih dan Tintin Yuniastuti (PKB), Diana Titik Windayati dan Idawati Nursanti (PPP), Rusmini Simorangkir (Partai Golkar), Siti Nurlailah (PKS), serta Nurita Aslinda (PKNU). Di antara mereka, hanya Siti Nurlailah dan Nurita Aslinda yang tidak mencalonkan lagi dalam pileg 2014.

Selasa (13/5/2014), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri menetapkan 50 Anggota DPRD Kota Batam periode 2014-2019, hanya delapan persen atau empat di antaranya yang perempuan. Keempatnya adalah incumbent, yakni Rekaveni dan Ganda Tiur Simorangkir (PDIP), Mesrawati Tampubolon (Partai Demokrat), serta Idawati Nursanti (PPP).

“Penetapan kursi sudah final, tidak ada penetapan lagi, kecuali atas nama Mahkamah Konstitusi,” ujar Komisioner KPU Provinsi Kepri, Arison.

Pengamat politik di Provinsi Kepri Zamzami A. Karim mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan merosotnya kursi perempuan di pileg 2014. Di antaranya keterbatasan biaya politik dan menurunnya kepercayaan pemilih terhadap kualitas calon legislatif (caleg) perempuan.

“Banyak caleg perempuan dengan akses sumber daya ekonomi terbatas dan keyakinan pemilih terhadap kualitas caleg perempuan masih rendah,” katanya.

Menurut Zamzami, pemilih tidak lagi melihat jenis kelamin sebagai faktor utama untuk menentukan pilihannya. Pemilih lebih melihat siapa calonnya, siapa yang lebih dapat mereka percaya, atau karena ada sesuatu yang diberikan.

“Pemilih sekarang banyak yang lebih pragmatis, memilih karena iming-iming uang,” imbuhnya.

Zamzami tak memungkiri, mekanisme suara terbanyak dalam pileg menyebabkan tingkat persaingan di internal partai cukup tinggi. Tingginya persaingan ini semakin melemahkan peluang perempuan untuk terpilih, terutama yang berada di nomor urut bawah.

“Banyak partai yang melihat kehadiran caleg perempuan hanya sebatas pelengkap untuk memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan,” ujarnya.

Rusmini tak menampik jika keterbatasan sumber daya ekonomi menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi caleg perempuan. Bahkan menurutnya, kegagalannya meraih kembali kursi DPRD Batam juga dikarenakan maraknya politik uang yang dilakukan sejumlah caleg lain.

“Kami perempuan tidak pandai untuk melakukan trik dan money politik,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Batam, Zainal Abidin mengaku sudah memberikan ruang bagi keterwakilan caleg perempuan dalam pileg 2014. Ruang itu diberikan melalui penerapan kuota 30 persen perempuan dalam penyusunan daftar calon tetap (DCT).

“Ruang sudah kita berikan sesuai undang-undang. Persoalan duduk atau tidak, itu perjuangan masing-masing untuk memperoleh suara terbanyak,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Batam ini.

Pembantu Direktur Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zainuddin menyebutkan, permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, memiliki kecenderungan yang sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti maraknya politik uang dan dugaan penggelembungan suara oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.

“Tapi dalam pemilu kali ini pelanggarannya lebih masif,” ujarnya.

Menurut Mantan Komisioner KPU Kota Batam ini, banyak faktor yang membuat permasalahan yang sama kembali terjadi dan hampir menyeluruh. Di antaranya faktor regulasi dan integritas penyelenggara pemilu.

Terkait regulasi, undang-undang dan peraturan yang ada belum mengatur secara rinci batasan dan tindakan atas masing-masing kecurangan. Dampaknya, seperti money politik yang dilaporkan sejumlah caleg tidak bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu.

Begitupun terkait dugaan penggelembungan suara, semestinya penyelenggara pemilu memiliki sistem dan mekanisme untuk mengontrolnya. Sehingga penggelembungan suara tidak terus terjadi, mulai di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga KPU.

“Penyelenggara pemilu melalui sistemnya harus mampu memonitor potensi penggelembungan suara, sehingga cepat terdeteksi dan tidak merembet ke tingkat di atasnya,” ujarnya.

Regulasi dan sistem pemilu ini, lanjut Zainuddin, harus ditunjang dengan penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, dan kredibel. Jika terdapat permasalahan menyangkut pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu dituntut kemampuannya untuk menjelaskan ke publik.

“Penyelenggara pemilu harus berani dan tegas untuk mengantisipasi keberpihakan penyelenggara pemilu, jika perlu diganti, harus diganti,” ujarnya.

Melawan “Siluman”

Mekanisme suara terbanyak memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi caleg untuk berkompetisi. Namun tak semua caleg bisa berkompetisi secara jujur, terutama terhadap caleg perempuan.

Mesrawati contohnya, terpaksa harus berjuang keras untuk mengawal suaranya dari aksi “kanibal” sesama caleg di internal partai. Aksi kanibal berpotensi dilakukan seorang caleg untuk merampok perolehan suara caleg lain dalam satu partai dan diduga melibatkan penyelenggara pemilu.

Puncaknya adalah 13 hari pasca pencoblosan, Selasa (22/4/2014), saat ia mendatangi Kantor KPU Kota Batam. Dengan wajah tegang, ia berusaha menerobos pagar betis tiga polisi yang berjaga di pintu masuk ruang pleno penghitungan suara. Upayanya gagal. Polisi tidak memberi celah bagi Mesrawati untuk masuk dan menutup pintu menuju ruang pleno dengan rapat.

“Saya mau masuk,” desak caleg DPRD Kota Batam nomor urut 3 Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) I, Kecamatan Batuampar dan Bengkong tersebut kepada polisi yang berjaga.

“Ibu tidak bisa masuk ke dalam,” jawab seorang polisi.

Gagal menembus pagar betis polisi, caleg incumbent yang masih duduk sebagai Anggota Komisi II DPRD Batam ini akhirnya menumpahkan kemarahan di depan aparat kepolisian dan wartawan. Ia mengaku kecewa, berdasarkan informasi yang diterimanya, perolehan suaranya dalam pleno di tingkat KPU Kota Batam berubah.

Pleno di tingkat PPK dijadikan patokan. Di Kecamatan Batuampar, Mesrawati mengaku berhasil meraih 1.000 suara dan di Kecamatan Bengkong meraih 1.773 suara. Akumulasi dari dua kecamatan sebanyak 2.773 suara itu menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak pertama di internal caleg Partai Demokrat dari dapil I.

Saingan ketatnya adalah caleg nomor urut 1, Surya Sardi. Di Kecamatan Batuampar, Ketua DPRD Batam ini memperoleh 1.175 suara dan di Kecamatan Bengkong meraih 1.576 suara. Akumulasi dari dua kecamatan sebanyak 2.751 suara itu menempatkan Surya Sardi sebagai peraih suara terbanyak kedua, terpaut 22 suara dengan Mesrawati.

Di dapil I Kota Batam, Partai Demokrat memperoleh 10.281 suara, akumulasi suara partai dan seluruh caleg. Dengan suara sah sekira 85.187 suara, Partai Demokrat hanya mampu meraih 1 kursi. Suara terbanyak, Mesrawati berhak atas kursi tersebut jika mengacu pada hasil pleno di tingkat PPK.

Namun dalam pleno penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam Batam, perolehan suara berubah. Perolehan suara Surya Sardi bertambah 50 suara menjadi 2.801 dan suara Mesrawati bertambah 20 suara menjadi 2.793 suara. Perubahan ini menempatkan Surya Sardi sebagai caleg peraih suara terbanyak pertama di internal partai, unggul 8 suara dibanding Mesrawati.

Perubahan inilah yang membuat Mesrawati gundah. Kesempatannya untuk duduk kembali sebagai Anggota DPRD Batam periode lima tahun mendatang terancam musnah. Bukan karena tidak mampu meraih suara, tapi diduga ada sistem yang bekerja mempermainkan suara.

Kecurigaannya tertuju pada penyelenggara pemilu, oknum Komisioner KPU Kota Batam. Ia pun mengingatkan agar penyelenggara pemilu tidak mempermainkan suara.

“Kami punya rekaman pleno semua, di kelurahan maupun kecamatan. Kalau tidak sesuai, akan kami buka,” ancamnya dengan muka memerah.

Selain memiliki rekaman dalam bentuk video seluruh hasil pleno penghitungan suara di tingkat kelurahan dan kecamatan, Mesrawati juga mengaku memiliki foto lengkap form C1 dan teli. Bukti-bukti tersebut akan dibuka jika hasil pleno KPU berbeda dengan hasil di tingkat PPK.

“Intinya saya tidak mau diganggu. Apapun yang terjadi sama saya, akan saya buka,” katanya.

Surya Sardi enggan berkomentar terkait adanya perubahan itu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu.

“Kita tunggu saja, biarlah KPU bekerja,” ujar Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Kepri ini.

Tidak hanya Mesrawati, perubahan suara di tingkat KPU Kota Batam juga dialami Idawati Nursanti. Caleg DPRD Kota Batam nomor urut 8 dari PPP dapil I ini mengaku perolehan suaranya di tingkat PPK berubah dalam pleno di tingkat KPU Kota Batam. Perolehan suara caleg nomor urut 8 ini melorot dibawah caleg internal partai nomor urut kecil.

“Saya juga mendapatkan informasi adanya perubahan suara, makanya saya datang,” ujarnya saat mendatangi Kantor KPU Batam bersama sejumlah timnya.

Banyaknya indikasi kanibalisasi suara, terutama antar caleg di internal partai, membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batam merekomendasikan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bengkong. Rekomendasi yang sama juga dilayangkan ke KPU Kota Batam untuk Kecamatan Batuampar.

“Kami meminta penghitungan suara ulang khusus untuk DPRD Kota Batam,” kata Ketua Panwaslu Kota Batam Suryadi Prabu.

Ketua KPU Kota Batam M. Syahdan juga setuju penghitungan suara ulang. Ia mengaku mendapatkan banyak protes dari partai politik terkait perubahan perolehan suara partai dan sejumlah caleg.

“Terus terang saja, dari form C1 plano sudah banyak diubah. Kita tidak mau kena getahnya,” ujarnya.

Penghitungan suara ulang di tingkat KPU Kota Batam ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah. Perbedaan hasil penghitungan suara masih terjadi antara versi KPU Kota Batam dengan saksi partai dan Panwaslu Kota Batam. Akibat permasalahan semakin berlarut, KPU Provinsi Kepri akhirnya menonaktifkan lima Komisioner KPU Kota Batam dan mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan suara ulang.

Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin mengatakan, pengambilalihan tugas dan wewenang Komisioner KPU Kota Batam semata-mata karena alasan ketidakmampuan KPU Kota Batam menyelesaikan pleno penghitungan suara. Perbedaaan hasil penghitungan suara tidak mampu diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepri.

“Biar tak berlarut-larut, kami ambil alih agar tak mengganggu secara nasional,” katanya.

Alasan Panwaslu merekomendasikan KPU Batam untuk melakukan penghitungan perolehan suara ulang akhirnya terbukti. Menurut Suryadi, banyak perolehan suara caleg yang akhirnya berubah sebagaimana mestinya setelah penghitungan suara ulang.

“Setelah dihitung ulang, perolehan suara kini sudah kembali sesuai aslinya, sebagaimana hasil di form C1,” ujarnya.

Anggota PPK Batam Kota Zulkifli menjelaskan, jika tidak dilakukan penghitungan suara ulang, calon anggota dewan yang terpilih untuk periode lima tahun mendatang bisa jadi adalah “siluman”. Suara “siluman” adalah mereka yang terpilih bukan berdasarkan memperoleh suara terbanyak secara murni, tetapi berdasarkan hasil penggelembungan.

“Setelah suara dihitung ulang, kemungkinan sudah tidak ada lagi caleg “siluman” yang terpilih sebagai anggota dewan,” ujarnya. (zaki setiawan)