Salah sasaran, Pengusaha Roti dapat BPJS Kesehatan gratis

  • Whatsapp

Mukakuning – Penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan banyak salah sasaran. Program yang dikhususkan bagi warga tidak mampu ini justru dinikmati oleh mereka yang kaya.

Dalam penyerahan kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan bagi warga Kecamatan Seibeduk terungkap adanya beberapa warga kaya yang mendapatkannya. Padahal kartu peserta BPJS Kesehatan gratis tersebut diperuntukkan bagi warga tidak mampu.

Bacaan Lainnya

“Seperti di Kelurahan Tanjungpiayu, ada pengusaha roti, warga memiliki ruko lebih dari satu, serta pemilik kos-kosan dan memiliki mobil harga ratusan juta justru mendapatkan BPJS Kesehatan PBI. Sementara tetangganya yang kondisinya lebih miskin, justru tidak dapat,” ungkap Surya, seorang warga Sungai Pancur Tanjungpiayu, Selasa (3/3/2015).

Program BPJS Kesehatan PBI diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Warga yang masuk dalam program PBI, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, karena sudah ditanggung oleh Pemko Batam.

Berdasarkan peraturan Wali Kota, sasaran program BPJS Kesehatan adalah peserta ber-KTP Batam. Di samping fakir miskin dan tidak mampu, sasaran program adalah bagi pasien gizi buruk, penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, gelandangan dan orang terlantar, serta pasien HIV/AIDS.

Camat Seibeduk Taufik Riyadi menjelaskan, ada 2.896 kepala keluarga dengan 9.906 jiwa di Kecamatan Seibeduk yang mendapatkan kartu peserta BPJS Kesehatan PBI pada hari itu. Warga yang masuk sebagai peserta berasal dari data yang diberikan RT/RW atau kelurahan. Syaratnya hanya cukup dengan menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).

“Datanya sudah masuk sejak tahun lalu (2014). Hanya mereka yang telah terdaftar yang bisa mendapatkan kartu,” katanya.

Penyerahan kartu peserta BPJS Kesehatan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Batam Rudi di Community Centre (CC) Mukakuning. Terkait potensi program salah sasaran, Rudi mengaku akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi nantinya.

“Juni saya minta BPS. Data yang sudah ada akan dikirim ke BPS untuk diklarifikasi (verifikasi) ke lapangan. Saya tidak bicara salah (sasaran), raskin contohnya, dari 54 ribu yang kita usulkan, turun dari pusat hanya 36 ribu,” katanya.

Bukan kali ini saja peserta BPJS Kesehatan PBI yang diusulkan Pemko Batam bermasalah. Sebelumnya, Pemko Batam mengajukan jaminan kesehatan bagi 105.041 warga kurang mampu sebagai peserta BPJS PBI. Namun setelah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Batam, ternyata hanya 44.873 warga atau sekitar 43 persen yang lolos. Selebihnya, 60.168 peserta BPJS PBI yang diajukan Pemko Batam tidak lolos verifikasi. Di antaranya karena telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dari perusahaan maupun mandiri, pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan Polri, dan TNI.

Selama 2015 Pemko Batam menganggarkan Rp20 miliar untuk biaya kesehatan warga kurang mampu. Biaya itu digunakan untuk membantu membayar iuran warga kurang mampu setiap bulannya.

Rudi mengakui masih adanya masalah terkait data kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang iurannya ditanggung seluruhnya oleh Pemko Batam. Menurutnya, permasalahan tersebut disebabkan adanya data kependudukan yang tidak lengkap dan sudah terdaftar sebagai peserta mandiri atau perusahaan.

“Untuk warga yang kartunya belum terbit karena data kependudukan tidak lengkap, silahkan menghubungi Lurahnya masing-masing,” katanya. (R05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Di tempat saya juga banyak yang salah sasaran… yang mendapat bbjs gratis hanya para pamong desa saja…. sementara kami warga biasa… tidak ada sosialisasi…
    bahkan kami harus membayar sejumlah uang.. agat terdaftar sebagai angota bbjs