Santri Rapid Tes Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Ratusan Triliun Itu?

  • Whatsapp

Jakarta, BatamEkbiz.com – Anggaran untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) terus berubah. Awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun pada Mei 2020.

Anggaran ini kemudian berubah dan naik menjadi Rp 641,1 triliun. Tak berselang lama, anggaran penanganan Covid-19 naik lagi Rp 677,2 triliun dan kini membengkak menjadi Rp 695,2 triliun.

Bacaan Lainnya

Dari total alokasi anggaran tersebut, salah satunya dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Namun, alokasi anggaran ini dikeluhkan dan disoroti masyarakat, karena harus membayar saat melakukan rapid tes.

Salah seorang yang menyoroti anggaran Covid-19 adalah Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis. Kiai Cholil mengeluhkan besarnya biaya rapid tes, khususnya bagi para santri yang mau kembali ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu.

Keluhan Kiai Cholil ini diungkapkan dalam Twitter pribadinya @cholilnafis. Dalam cuitannya, Kiai Cholil mempersoalkan alokasi anggaran negara yang terus naik untuk penanganan Covid-19. Namun, hanya untuk rapid tes para santri saja, mereka tetap harus membayar Rp400.000 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Kemana ya uang 405 T yg skrng naik 667 T. Ini anak2 santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke malang utk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 rb. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?,” begitu cuitan Kiai Cholil.

Cuitan Kiai Cholil pun ditanggapi beragam. Salah satunya Faridism melalui akun @faridism yang juga mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku, anaknya juga diminta mengikuti rapid tes dengan biaya Rp 250.000. “Kami kirim anak kami ke ponorogo. Rapid tes bayar 250rb yai,” ungkap Faridism.

Padahal, rapid test itu hanya berlaku selama 3 hari. Untuk rapid test tahap 3 juga sama berlaku untuk masa 7 hari. Dengan besarnya biaya ini, maka tidak mengherankan muncul keluhan di masyarakat. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *