Connect with us

Ekonomi

Sejak “Ada” Otorita, Batam Makin Merosot

Published

on

Jodoh, BatamEkbiz.Com — Komisi XI DPR RI menyoroti merosotnya pertumbuhan perekonomian Batam di bawah rata-rata nasional dan dapat merugikan Indonesia. Melambatnya pertumbuhan Batam terjadi sejak Presiden menandatangani Kawasan Otorita Batam (OB).

Sorotan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Senin, 27 Februari 2017. Menurutnya, Batam merupakan kawasan terbuka untuk investasi dan bebas pajak. Batam juga merupakan kawasan wisata nomor dua terbesar setelah Bali. Kenyataannya, saat ini pertumbuhan ekonomi Batam di bawah rata-rata nasional sebesar 5,01%.

“Sejak mantan Presiden RI B.J Habibie menandatangani Kawasan Otorita Batam, sampai saat ini masih bergerak lambat. Seharusnya jika pertumbuhan ekonomi nasional 5%, Batam harus 10% kalau kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang liberal,” ungkapnya di Swiss Bell Hotel Harbourbay, Jodoh, sebagaimana dilansir situs DPR.

Politisi Partai PAN ini juga menyayangkan belum mampunya Bandara Internasional Hang Nadim Batam melakukan penerbangan langsung ke luar negeri. Padahal dahulu Hang Nadim merupakan bandara terbaik kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

” Mengapa kita harus mengalah dengan negara tetangga Singapura yang mempunyai peran lebih kuat untuk mengatur lalu lintas penerbangan. Sebagai negara yang berdaulat tidak sepantasnya kita tidak bisa memiliki penerbangan international di bandara Batam,” tegasnya.

Hingga saat ini Singapura masih memegang kendali Flight Information Region (FIR) atas ruang udara Batam, Tanjungpinang, Karimun, dan Natuna. Singapura mulai menguasai ruang udara di sejumlah wilayah di Kepri sejak tahun 1946.

Anggota Komisi XI DPR RI, Romahurmuziy mengatakan, membangun daerah bukan tanpa permasalahan. Sejumlah persoalan kerap membayangi pembangunan.

“Inilah pentingnya mengindentifikasi permasalahan, agar kedepan hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi penghalang pembangunan,” ujarnya.

Hambatan dimaksud di antaranya mulai dari hambatan kebijakan. Contohnya dualisme kebijakan di Batam, seharusnya tidak untuk saling melemahkan, tapi saling bisa menopang untuk kemajuan. Dengan begitu, Batam sebagai destinasi tujuan investasi di Indonesia bisa berkembang sesuai tujuan.

“Selanjutnya hambatan penerimaan pajak secara nasional cenderung menurun. Ini tentu akan memengaruhi besaran penerimaan keuangan, baik itu DAK (dana alokasi khusus) atau DAU (dana alokasi umum). Karena ini terkait dengan penerimaan pajak oleh negara yang mengalami penurunan,” jelas Romahurmuzi.

Masih terkait hambatan yakni bagaimana perbankan bisa memberikan Kredit Usaha Rakyat. Utamanya bagi para nelayan, petani, ataupun pedagang yang seharusnya merasakan manfaat dari adanya KUR.

Atas hambatan-hambatan tersebut, Pemprov Kepri bersama Bank Indonesia dan OJK Kepri sepakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar. “Salah satunya yang ditawarkan adalah kemudahan memberikan akses keuangan dari perbankan, khususnya untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” jelas Ketua OJK Kepri Uzersyah.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga berharap ke depan bisa terus memperkecil hambatan yang ada. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur.

“Mengingat kita adalah daerah kepulauan. Yang terus kita bangun adalah tranportasi, baik laut ataupun udara, agar satu pulau dengan pulau lain terkoneksi. Pun juga dengan pembangunan pelabuhan. Dimana kita akan terus memperbarui dan memodernkan pelabuhan,” katanya. (R03)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *