Sengkarut Bansos Batam Diadukan ke Ombudsman Kepri

  • Whatsapp

Batam, BatamEkbiz.com – Sengkarut data warga penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kota Batam menjadi obyek aduan masyarakat ke Ombudsman Provinsi Kepri. Aduan terkait pengelolaan dan penyaluran dana BST ini mendominasi posko pengaduan online Ombudsman Kepri, disusul masalah keuangan, dan restrukturisasi kredit.

“Ombudsman Kepri menerima lima aduan dari masyarakat Batam melalui online. Tiga di antaranya terkait bansos dan PKH, kemudian 1 soal restrukturisasi kredit, dan 1 soal keuangan,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, Senin (18/5/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Lagat, laporan ini tidak termasuk laporan reguler yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman Kepri. Ia mendorong masyarakat untuk mengadu jika terjadi maladministrasi layanan, seperti tak sesuai prosedur, dipersulit, dan bantuan tidak tepat sasaran.

“Pengaduan bisa melalui online, kami terapkan respon cepat Ombudsman,” katanya.

Data penerima BST di Batam menjadi polemik di masyarakat, karena ditemukan ada yang tidak tepat sasaran. Kenyataan di lapangan banyak terjadi data ganda, penerima program keluarga harapan (PKH), orang sudah meninggal, dan keluarga mapan tercatat sebagai penerima bantuan. Sedangkan mereka yang betul-betul membutuhkan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ekonominya babak belur akibat corona, justru jadi penonton.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan untuk memberikan BST kepada warga miskin sebesar Rp600 ribu per bulan. Penyaluran BST ini diberikan selama tiga bulan dari April
hingga Juni. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima PKH, tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Banyaknya pengaduan terkait pengelolaan dan penyaluran dana BST ini juga diungkapkan oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai. Hingga Selasa (12/5/2020) pukul 18.00 WIB, total aduan yang masuk ke Posko Ombudsman sebanyak 387 aduan.

“Pengaduan dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 mencapai 278 pengaduan atau 72 persen dari seluruh aduan yang masuk. Terbanyak kedua yang dilaporkan adalah bidang keuangan sebanyak 89 aduan atau 23 persen, disusul pelayanan kesehatan dan transportasi sebanyak 8 aduan atau 2 persen, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 1 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Prof. Amzulian menerangkan pengaduan terkait Bansos sebagian besar terkait penyaluran bantuan yang tidak merata di wilayah sasaran. “Selain itu banyak juga pengaduan dimana masyarakat terdampak melihat tidak jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan. Kemudian ada pula aduan karena kondisi masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan terdaftar tapi tidak dapat menerima bantuan di tempat domisili karena KTP pendatang,” ungkapnya.

“Sebaliknya, Covid19 mengakibatkan kelompok menengah yang rentan mendadak miskin, oleh karenanya akurasi data niscaya menjadi persoalan,” tambahnya. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar