Serikat Pekerja Keberatan Pembayaran THR Dicicil

  • Whatsapp

Jakarta, batamekbiz.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang kebijakan pemerintah yang melonggarkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan hingga akhir 2020 yang diatur lewat Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengkritik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang semestinya melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai kewajibannya, bukan memberi ruang agar THR dicicil.

Bacaan Lainnya

“THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk kerja, diliburkan sementara karena Covid-19, yang dirumahkan, dan yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran,” kata Iqbal, Kamis (7/5/2020).

Said mengingatkan bahwa THR sangat penting bagi buruh di masa pandemi Covid-19 sekaligus bisa membantu perekonomian negara karena kegiatan ekonomi berlangsung.

Lebih lanjut dijelaskan Said, THR semestinya dibayar 100 persen. Bagi pekerja yang telah bekerja minimal satu tahun, dibayar minimal satu kali gaji dan kurang dari setahun dibayar secara proporsional.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah juga kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Dia mengatakan SE itu membuat perusahaan ingkar dalam menjalankan aturan hukum dan Undang-Undang.

“Sebenarnya SE itu juga bertentangan dengan Peraturan Menterinya sendiri. Karena aturan THR diatur dalam Permen. Kalau hierarki UU itu jelas bertentangan gitu,” ujar Ilhamsyah.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam aturan itu, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Sementara bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Kesepakatan akan mencakup waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *