Sibuk hitung suara, PPS dipecat dari pekerjaan

  • Whatsapp

Batuaji, BatamEkbiz.Com — Menjadi penyelenggara pemilu, selain perlu keseriusan juga penuh dengan pengorbanan. Tidak sedikit penyelenggara pemilu, terutama di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpaksa harus menerima konsekwensi atas tugas yang dijalankan.

Di Batam, terdapat 60 PPK yang tersebar di 12 kecamatan dan 192 PPS di 64 kelurahan. Sebagian besar diantara mereka sudah memiliki pekerjaan tetap, terutama sebagai karyawan perusahaan, baik tetap maupun musiman.

Bacaan Lainnya

Menjadi penyelenggara dalam pemilihan legislatif (pileg 2014), seperti sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), PPS, hingga PPK, diibaratkan sebagai pekerjaan sampingan. Namun dampaknya, pekerjaan utama menjadi berantakan akibat mengawal tahapan pemilu yang harus dituntaskan.

Suhajar, Ketua PPS Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, salah satunya, yang akhirnya kehilangan pekerjaan utama. Ia dipecat oleh manajemen perusahaan galangan yang ada di kawasan Tanjunguncang, karena tidak masuk kerja selama empat hari berturut-turut.

“Saya tidak masuk kerja karena harus mengawal tahapan pemilu menjelang pencoblosan dan menyelesaikan penghitungan suara di tingkat PPS. Namun perusahaan tidak bisa menerima alasan dan akhirnya saya dikeluarkan,” ujarnya, Senin (19/5).

Suhajar mengungkapkan, awalnya ia menyangka bahwa pekerjaan sebagai PPS tuntas dilaksanakan hari itu juga usai pencoblosan, 9 April. Ternyata, dua hari sebelum dan sesudah pencoblosan, pekerjaan tak kunjung tuntas. Mulai dari memantau pendirian TPS, mengawal pendistribusian kotak suara ke masing-masing TPS, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara dari semua TPS di satu kelurahan.

“Tahapan molor, karena proses di sebagian TPS ada yang kurang lancar dan berdampak pada tahapan di tingkat PPS. Selama itu, kami harus terus mengawal dan tidak bisa meninggalkan PPS,” katanya.

Karena harus terus mengawal tahapan di PPS, lanjut Suhajar, ia terpaksa tidak masuk kerja. Pasca dikeluarkan oleh perusahaan, ia tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Sementara mengandalkan gaji sebagai Ketua PPS yang hanya Rp500 ribu sebulan, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan.

Suhajar akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua PPS Kelurahan Tanjunguncang. Keputusan ini diambil agar ia dapat berkonsentrasi dengan pekerjaan yang baru dua hari ia dapatkan, di perusahaan galangan di kawasan Tanjunguncang.

“Surat pengunduran diri sudah masuk ke KPU Batam,” ujarnya.

Ketua PPK Batuaji, Andi Anwar mengatakan, keputusan Suhajar mengundurkan diri sebagai Ketua PPS juga diikuti dua anggotanya, Alkobari dan Amir Husin Saragih. Alasannya sama, ingin lebih konsentrasi ke pekerjaan utamanya. Alkobari sempat kena peringatan dari tempat kerjanya di ATB, sedangkan Amir ingin konsentrasi pada yayasan pendidikannya.

“Ketiganya memiliki kinerja yang bagus sebagai PPS, tapi mereka tidak bisa lagi menjalankan tugas yang sama di pilpres karena mengundurkan diri,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kepri yang mengambil alih kewenangan KPU Batam, PPK diminta untuk mengevaluasi kinerja para PPS. Dari empat kelurahan di Kecamatan Batuaji, hanya Kelurahan Tanjunguncang yang akan mengalami pergantian PPS yang mengundurkan diri. Sedangkan PPS Kelurahan Bukit Tempayan, Buliang, dan Kibing, tugasnya akan diperpanjang dalam tahapan pilpres 2014.

“Kami berharap proses penggantian PPS yang mengundurkan diri cepat ditindaklanjuti, agar tidak menghambat tahapan pilpres yang sedang berjalan,” pungkasnya. (R02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *