Connect with us

News

Tarif Baru BP Batam Gagal

Published

on

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Badan Pengusahaan (BP) Batam gagal menerapkan tarif baru pada sejumlah layanan, di antaranya taif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan jasa kepelabuhanan. Kuatnya gejolak di masyarakat membuat BP Batam mundur teratur dan menunda pemberlakuan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam.

Saat ini, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam terus mengkaji dan merumuskan tarif baru UWTO dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/2016. Selama ini PMK tersebut menjadi alasan bagi BP Batam untuk menaikkan sejumlah tarif layanan melalui Perka yang memicu keresahan kalangan pengusaha dan masyarakat Batam.

Tim Teknis DK PBPB Batam, Taba Iskandar mengungkapkan, dalam rangka revisi PMK 148/2016, pihaknya berusaha merumuskan revisi tarif UWTO yang bisa memenuhi harapan seluruh pihak. Hasil rumusan itu akan menjadi rekomendasi Tim Teknis untuk merevisi aturan-aturan yang selama ini dikeluhkan stakeholder di Batam.

“Semoga rekomendasi ini bisa segera selesai, sehingga menjadi acuan revisi peraturan-peraturan yang ditunda,” kata Taba tanpa menyebut kapan rekomendasi itu selesai di tingkat tim teknis.

Penundaan tarif baru UWTO diberlakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mulai pertengahan November lalu. Penundaan berlangsung hingga ada aturan baru dari pemerintah. Darmin juga berjanji akan mempelajari dan mengkaji ulang PMK 148/2016 yang mengatur berbagai tarif layanan BP Batam, pasca-gelombang penolakan dari kalangan pengusaha dan masyarakat Batam.

“Perka terkait UWTO kami minta untuk ditunda dulu, sampai keluar aturan yang baru. Kita cari solusi yang bisa menguntungkan semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun investor,” kata Darmin saat Dialog Revitalisasi Kawasan PBPB Batam di Batam, Selasa, 15 November 2016.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Sam Budigusdian, Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro, serta perwakilan pengusaha Batam. (R05)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *