Tekan Penyebaran Covid-19, Pemuda Muhammadiyah Kepri Imbau Warga Kurangi Mobilitas
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi PW Pemuda Muhammadiyah Kepri, Muhammad Sulaiman (berjas Pemuda Muhammadiyah).

BatamEkbiz.com – Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terkait peniadaan mudik lokal. Kebijakan ini dinilai sangat membantu mengurangi penularan dan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

“Kami memberikan dukungan kepada Pemprov Kepri yang telah mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik lokal. Pergerakan masyarakat mulai H-1 sampai pasca lebaran (H+3) dalam kota atau kabupaten juga perlu dibatasi. Karena dalam rentang waktu ini, pasti sangat padat dan berpotensi menimbulkan kerumunan dimana-mana,” kata Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi PW Pemuda Muhammadiyah Kepri, Muhammad Sulaiman, Rabu (12/5/2021).

Sulaiman memaparkan, hingga kini jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kepri terus bertambah. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kepri hingga H-1 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah atau Rabu (12/5), jumlahnya mencapai 12.688 orang. Dari jumlah itu, 1.613 di antaranya dalam perawatan.

Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan jika pergerakan massa menjelang dan pasca-lebaran tidak terkontrol. Apalagi dari tes acak yang dilakukan pemerintah di 381 lokasi pos penyekatan mudik, sekitar 60 persen pemudik dinyatakan positif Covid-19. Kasus serupa tidak menutup kemungkinan terjadi di Kepri, dengan dijadikannya Batam, Tanjungpinang, dan Karimun sebagai pintu masuk kepulangan pekerja migran ke tanah air.

“Saya sangat mengkhawatirkan akan terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 pasca lebaran. Kami mengimbau kepada masyarakat Kepri maupun warga Muhammadiyah dan kader-kader muda Muhammadiyah untuk mengurangi mobilitas pada saat lebaran tahun ini, supaya persebaran Covid-19 bisa ditekan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengumumkan keputusan peniadaan kegiatan mudik pada Lebaran 2021, termasuk mudik lokal antarpulau di dalam wilayah yang dipimpinnya selama periode 6-17 Mei 2021. Ansar menyebut keputusan ini diambil berdasarkan rapat koordinasi bersama Forkopimda se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (4/5/2021).

Larangan mudik ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 di Kepri yang mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. “Pun sesuai kebijakan nasional, bahwa pemerintah daerah dan pusat senada soal larangan mudik guna mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya usai rapat koordinasi.

Kendati tidak ada mudik, lanjut Gubernur Kepri, kapal cepat antarkabupaten/kota tetap beroperasi khusus mengangkut penumpang dengan pengecualian tertentu. Antara lain untuk keperluan mengunjungi keluarga sakit/meninggal, ibu hamil, dan kegiatan pemerintahan.

“Itu pun harus dilengkapi hasil negatif Covid-19 GeNose, kemudian surat tugas khusus untuk ASN, dan surat keterangan RT/RW hingga kelurahan untuk masyarakat awam,” tegasnya.

Ansar memastikan bahwa Satgas Penanganan Covid-19 bersama aparat keamanan TNI/Polri akan menjaga ketat tiap-tiap pintu pelabuhan keberangkatan penumpang antarpulau untuk mengantisipasi warga yang nekat untuk mudik tanpa keperluan mendesak. Kepada masyarakat, Gubernur Kepri mengimbau agar merayakan Hari Raya Idulfitri yang masih berlangsung di masa pandemi ini tanpa bersilaturahmi tatap muka, melainkan secara virtual guna meminimalisir adanya kerumunan. (r)