Tony Akbar Hasibuan Tegaskan Partai Berkarya Versi Muchdi PR Legal
LBH Rakyat Jakarta Berkarya mengadakan Webinar Nasional bertema “Legalitas Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Purn. Muchdi PR” pada Minggu (6/6/2021) jam 19.00 WIB.

BatamEkbiz.com – Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Jakarta Berkarya mengadakan Webinar Nasional bertema “Legalitas Partai Berkarya di bawah Kepemimpinan Purn. Muchdi PR” pada Minggu (6/6/2021) jam 19.00 WIB. Webinar ini diadakan untuk meluruskan spekulasi publik terhadap berbagai informasi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum (hoax) berkaitan dengan keabsahan Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Mayjen Tni (Purn) Muchdi PR.

Hadir dalam webinar tersebut Ketua Harian DPP Partai Beringan Karya (Berkarya) Sonny Pudjisasono, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Berkarya DKI Jakarta Tony Akbar Hasibuan, dan Pakar Hukum Tata Negara Saiful Anam. Webinar diikuti ratusan pengurus dan simpatisan partai yang dengan khitmad mengikuti jalannya proses acara.

Dalam webinar tersebut, Tony Akbar menegaskan bahwa banyak masyarakat yang mendapatkan informasi tidak benar terkait keabsahan Partai Berkarya hingga saat ini. Dirinya menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN-JKT, tidak serta merta memberikan mandat kepada Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum. Akan tetapi oleh karena putusan tersebut masih dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka sesuai asas vermoden van rechtmatigheid atau presumption iustae causa, bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar sebelum adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkracht).

“Artinya, dengan demikian SK Menkumham yang memberikan mandat kepada Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono masih sah dan berkekuatan hukum sampai saat ini,” katanya.

Sonny Pudjisasono juga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Majelis Tinggi Partai selaku struktur tertinggi partai dalam upaya penyelamatan partai sudah sesuai dengan AD/ART Partai Berkarya. Kemudian Menkumham mengeluarkan SK Nomor M. HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan SK Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020. Pengesahan perubahan susunan pengurus itu memberikan mandat kepada Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.

Saiful Anam juga menegaskan bahwa kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono adalah kepemimpinan yang sah hingga saat ini. Hal itu dikarenakan penundaan terhadap SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham ditolak oleh Pengadilan.

Selain itu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN-JKT masih belum berkuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga SK yang masih berlaku sampai saat ini adalah SK Nomor M. HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan SK Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020 di bawah Kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.

“Sehingga dengan demikian hak dan kewajiban Partai Berkarya masih di bawah kendali Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum Partai Berkarya,” tegasnya.

Terakhir, Tony Akbar menegaskan, bagi pihak-pihak yang mengklaim dan mengedarkan berita bohong (hoax) terkait keabsahan kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum, maka dirinya tidak segan untuk menggunakan upaya hukum, baik pidana maupun perdata. “Sehingga tidak akan merugikan partai lebih luas lagi,” katanya. (r)