Sekupang, BatamEkbiz.Com — Muchlis Jamal harus mengubur impiannya jadi anggota Dewan. Tiga hari, sejak penghitungan suara ulang dilakukan, ia tongkrongi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam di Sekupang. Suaranya memang tak memenuhi jatah satu kursi. Tapi ia mengaku bisa terima kegagalan itu.

Berbekal kertas seukuran A5 warna putih bertuliskan Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia berhak duduk di kursi warna biru-deretan saksi partai-mengitari sebuah meja rekapitulasi penghitungan suara ulang. Tidak perlu berebut untuk menjadi saksi berbekal mandat pengurus partai. Jabatan sebagai Ketua DPC PPP Kota Batam, membuatnya bisa memandatkan diri sendiri.

“Saya hanya memantau,” alasan Caleg DPRD Batam nomor urut 1 dapil IV, Kecamatan Sagulung yang dipastikan gagal mendapat jatah kursi dewan akibat suara kurang saat ditemui di Kantor KPU Batam di Sekupang, Minggu (27/4/2014).

Muchlis adalah caleg, juga Ketua Partai, yang rela memantau langsung proses penghitungan suara ulang terhadap kelurahan dan kecamatan bermasalah di Batam. Proses penghitungan suara di KPU sudah berlangsung sejak Senin (21/4). Siang itu, sedang berlangsung proses penghitungan suara ulang di 62 tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota.

Proses penghitungan suara ulang dilakukan melalui tiga meja, dua meja di ruang utama dan satu meja di ruang sebelahnya. Masing-masing meja dikerubuti sekira 20 saksi parpol. Salah seorang saksi menjadi relawan membacakan hasil suara, dikoreksi panwas dan saksi lainnya.

“Nomor urut 2, delapan, sah,” ujar saksi relawan membacakan perolehan suara caleg di form C1 yang dibalas saksi lainnya dengan kata “sah”.

Tidak sembarang orang bisa masuk dan menyaksikan langsung proses penghitungan suara ulang. Hanya saksi parpol, Panwaslu dan Panwascam, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Anggota KPU Batam dan staf yang bisa masuk ke ruang tersebut.

Peran saksi sangat menentukan, bahkan di internal partai terkadang jadi rebutan, karena semua caleg berkepentingan. Jika tidak cermat dan paham aturan, maka kursi dewan bisa berpindah tangan.

Menurut Anggota Panwaslu Batam, Syailendra Reza, hanya tiga saksi parpol yang diizinkan masuk ke ruang rekapitulasi penghitungan suara ulang. Masing-masing saksi akan mengawasi masing-masing meja, tempat dilangsungkan penghitungan suara ulang.

“Tidak boleh lebih, tiga saksi setiap parpol. Kalau lebih, nanti bisa ribut,” ujarnya.

Anggota PPK Batam Kota, Zulkifli menjelaskan, jika tidak dilakukan penghitungan suara ulang, calon anggota dewan yang terpilih untuk periode lima tahun mendatang bisa jadi adalah siluman. Yakni mereka yang terpilih tidak karena mendapatkan suara murni terbanyak. Tapi terpilih dengan suara hasil penggelembungan.

Perlu ketelitian membedakan suara murni dan siluman. Suara murni tidak ada perbedaan, mulai dari form C1 dan D1, baik yang dimiliki saksi parpol lain mapun Panwaslu. Namun suara siluman pasti ada perbedaan, bahkan bisa signifikan, mencapai ribuan.

“Setelah suara dihitung ulang, kemungkinan sudah tidak ada lagi caleg siluman terpilih sebagai anggota dewan,” ujarnya.

Fenomena suara siluman membuat kepercayaan caleg terhadap Penyelenggara pemilu, PPS dan PPK dapat bekerja jujur menjadi luntur. Kecurigaan hingga kompetisi antar caleg sesama internal partai tak bisa dihindari.

Ketua Panwaslu Batam, Suryadi Prabu mengungkapkan, berdasarkan hasil penghitungan ulang terbukti, peralihan suara yang menyebabkan perbedaan hasil perolehan suara terjadi pada masing-masing caleg internal partai. Inilah yang memicu masalah, sehingga rekapitulasi hasil suara harus dihitung ulang. Persaingan kini bukan antar parpol, tapi sesama caleg di internal partai.

“Setelah dihitung ulang, perolehan suara kini sudah kembali sesuai aslinya, sebagaimana hasil di form C1,” ujarnya. (R02)