Batamkota, BatamEkbiz.Com — Penambahan kuota kursi DPRD Batam dari 45 orang menjadi 50 orang dalam pemilu legislatif (pileg) 2014, tidak mampu mendulang perolehan kursi perempuan. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara, kursi perempuan DPRD Batam justru turun hingga tujuh kursi.

Dalam pileg lima tahun lalu, terdapat sebelas kursi DPRD Batam yang berhasil diduduki perempuan. Mereka adalah Mesrawati Tampubolon dan Sarita Pattiasina (Demokrat), Rekaveni dan Ganda Tiur Simorangkir (PDIP), Rusmini Simorangkir (Golkar), Siti Nurlailah (PKS), Windarti Wahyuningsih dan Tintin Yuniastuti (PKB), Diana Titik Windayati dan Idawati Nursanti (PPP), dan Nurita Aslinda (PKNU). Diantara mereka, hanya Nurita Aslinda dan Siti Nurlailah yang tidak mencalonkan diri lagi sebagai caleg dalam pileg 2014.

Hasil rekapitulasi suara sementara, hanya empat perempuan yang berhasil meraih kursi DPRD Batam atau turun hingga 74 persen sebelumnya. Caleg perempuan yang seluruhnya incumbent ini adalah Mesrawati Tampubolon (Demokrat), Rekaveni dan Ganda Tiur Simorangkir (PDIP), dan Idawati Nursanti (PPP).

PDIP mampu mempertahankan dua kursi perempuan, sebagaimana perolehan dalam pemilu sebelumnya. Yakni diperoleh caleg nomor urut 1, Rekaveni dan caleg nomor urut 8, Ganda Tiur Simorangkir yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) yang sama-dapil II-, Kecamatan Lubukbaja dan Batamkota.

Sedangkan kursi perempuan dari Demokrat turun tinggal satu kursi yang dipertahankan oleh Mesrawati Tampubolon, caleg nomor urut 3 daerah pemilihan (dapil) I, Kecamatan Batuampar dan Bengkong. Mesrawati meraih suara terbanyak di internal partainya dengan 2.773 suara, unggul tipis 22 suara dibanding Ketua DPRD Batam dan caleg nomor urut 1, Surya Sardi yang hanya memperoleh 1.751 suara.

Golkar yang memasang Rusmini Simorangkir di dapil IV, Kecamatan Sagulung gagal mempertahankan dan akan kehilangan kursi perempuan di DPRD Batam. Caleg nomor urut 3 ini hanya memperoleh 2.654 suara, dibawah perolehan caleg nomor urut 1, Djoko Mulyono dengan 3.574 suara.

Siti Nurlailah dari PKS tidak maju kembali sebagai caleg dalam pemilu kali ini. Tidak satupun caleg perempuan dari PKS berpeluang lolos menduduki kursi dewan, bahkan perolehan kursi PKS stagnan denganĀ empat kursi.

Dari PKB, dua bersaudara, Windarti Wahyuningsih dan Tintin Yuniastuti juga gagal mempertahankan kursi DPRD Batam. Windarti Wahyuningsih yang maju dari dapil III dengan nomor urut 2, kalah perolehan suara dengan caleg nomor urut 4, Fauzan. Di dapil yang terdiri dari Kecamatan Nongsa, Seibeduk, Galang, dan Bulang ini, Windarti hanya meraih 1.631 suara, sedangkan Fauzan 1.904 suara.

Tintin Yuniastuti yang maju melalui dapil II dengan nomor urut 3, kalah suara dengan caleg nomor urut 1, Aman. Tintin hanya memperoleh 546 suara, sedangkan Aman memperoleh 1.111 suara.

Sama seperti Demokrat, kursi perempuan dari PPP juga turun dari dua kursi menjadi satu kursi yang dipertahankan oleh Idawati Nursanti. Caleg nomor urut 8 dapil I ini berhasil unggul dengan 1.699 suara dari total perolehan suara partai dan caleg, 4.550 suara.

Sementara dari dapil III, PPP tidak mampu meraih kursi DPRD Batam. Diana Titik Windayati yang maju dengan nomor urut 5, gagal mempertahankan kursi meski meraih suara terbanyak di internal partainya.

Maraknya kecurangan dan penggelembungan suara, disinyalir Rusmini sebagai penyebab gagalnya meraih kembali kursi DPRD Batam. Harapannya untuk kembali mewakili suara perempuan dalam periode lima tahun mendatang di legislatif menipis, karena perolehan suaranya kalah dengan caleg internal lainnya.

“Jika tidak ada penggelembungan, saya sebenarnya berhak untuk dapat kursi,” ujar Rusmini, Jumat (2/5).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Batam, Zainal Abidin mengaku sudah memberikan ruang keterwakilan caleg perempuan dalam pemilu 2014. Yakni penerapan kuota 30 persen dalam penyusunan daftar calon tetap (DCT).

“Ruang sudah kita berikan sesuai undang-undang. Persoalan duduk atau tidak, itu perjuangan masing-masing untuk mendapatkan suara terbanyak,” ujar Wakil Ketua II DPRD Batam ini.

Pengamat Politik Kepri, Zamzami A. Karim menjelaskan, biaya politik yang tinggi adalah diantara penyebab gagalnya perempuan memperebutkan kursi dewan. Apalagi dengan akses sumber daya ekonomi yang terbatas dan keyakinan pemilih terhadap caleg perempuang yang rendah. Keberadaan perempuan di legislatif dinilai tidak terlalu berpengaruh bagi perempuan.

Pemilih tidak lagi melihat jenis kelamin sebagai faktor utama untuk menentukan pilihannya. Pemilih lebih melihat siapa calonnya, siapa yang lebih dapat mereka percaya atau karena ada sesuatu yang diberikan.

“Pemilih sekarang banyak yang lebih pragmatis, memilih karena iming-iming uang,” ungkapnya.

Minimnya caleg perempuan yang terpilih di legislatif, lanjut Zamzami, semakin memberatkan perjuangan kepentingan kaumnya ke depannya. Karena kehadiran perempuan di legislatif, diharapkan bisa memperjuangkan isu terkait kepentingan perempuan dan anak lebih maksimal.

“Keterwakilan perempuan diharapkan bisa mewarnai kebijakan, agar tidak bias gender,” imbuhnya.

Meski demikian, ia berharap perempuan tetap dapat berperan meski tanpa melalui perlemen dalam memperjuangkan hak-haknya. Meski peran tersebut harus melalui perjuangan yang lebih keras.

“Masih ada perjuangan yang bisa dilakukan perempuan melalui ekstra parlemen, dan kadang ini lebih efektif,” pungkasnya. (R02)